Sunday, 1 May 2011

contoh penulisan makalah | Soekarno dan Demokrasi Terpimpin

BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Berawal dari sebuah ungkapan “bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat menghargai jasa para pahlawannya”. Ironisnya, kita (bangsa Indonesia) yang selalu mencita-citakan menjadi sebuah bangsa yang besar dan dihargai di mata dunia, justru penghargaan atau apresiasi terhadap pahlawan masih sangat minim. Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa fakta yang terjadi di sekitar kita. Salah satu contohnya, ketika kita memperingati hari 17 Agustus 1945 (hari kemardekaan bangsa Indonesia), kecendrungan kita enggan mengikutinya, atau kalaupun kita mengikutinya kita lakukan dengan malas.
Menurut Ben (2001) di Indonesia kurangnya penghargaan atas jasa para pahlawan juga sangat nampak, dimana adanya sebuah tradisi dari kaum intelektual untuk mengkritik atau mengunggap keburukan dari orang-orang yang telah banyak menyumbangkan pemikiran, tenaga, maupun harta benda mereka (para pahlawan bangsa). Menurut mereka belumlah mereka akan diakui sebagai seorang intelektual atau politikus sejati yang mengerti konsep demokrasi, jika tidak melakukan hal yang demikian. 
Salah satu tokoh utau pahlawan yang menjadi sasaran kritik adalah Soekarno, yang sebenarnya telah sangat berjasa bagi bangsa Indonesia. Fokus serangan utama kritikan terhadap Soekarno adalah bahwa dia merupakan seorang diktator dengan demokrasi terpimpinnya, ditambah lagi dengan macam-macam tudingan seperti dia melindungi PKI, kejangkitan megalomania, tidak memperdulikan ekonomi Indonesia dan lain sebagainya. 
Bagi para penuding Soekarno Demokrasi Terpimpin (gagasan Seokarno) dipahami sebagai dunia bebas dan pasar bebas. Selain itu, semua paham dan ideology komunisme, Islam yang pudamentalis maupun tidak, netralisme non-blok dan lain-lain harus ditumpas.
Berdasarkan uraian di atas, maka kami bermaksud mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi di balik pandangan para penuding Soekarno saja, dimana mereka hanya melihat Soekarno dari persfektif mereka sendiri dan para pendahulu mereka yang memang memliki kepentingan individual maupun golongan. Sehingga dalam penulisan makalah ini, kami memberi judul makalah kami “Soekarno dan Demokrasi Terpimpin”.
B. Rumusan Masalah
Adapun rumusan masalah dari makalah kami adalah sebagai berikut:
1. Apa latar belakang Soekrano mengeluarkan gagasannya tentang demokrasi terpimpin?
2. Bagaimana pelaksana Demokrasi Terpimpin?

C. Tujuan
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan dari penulisan makalah ini adalah:
1. Mendeskripsikan latar belakang Soekrano mengeluarkan gagasannya tentang demokrasi terpimpin
2. Mendeskripsikan pelaksana Demokrasi Terpimpin
BAB II
PEMBAHASAN
A. Latar Belakang Soekrano Mengeluarkan Gagasannya Tentang Demokrasi Terpimpin
Secara umum demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan oleh rakya; suatu cara pemrintahan yang memberikan kekuasaan pada rakyat agar ikiut memerintah (Atmosoeprapto, 2007). 
Terlepas dari pengetian demokrasi di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan Soekarno mengeluarkan konsep Demokrasi Terpimpin, yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari Orang-orang yang Hidup di Lingkungan Soekarno 
Keluarga Soekarno termasuk golongan priyayi Jawa, atau dapat pula disebut dengan kelas bangasawan rendahan. Ia dilahirkan di Surabaya pada 6 Juni 1901. Ayahnya bernama Sukerni Sastrodiharjo dan ibunya adalah seorang wanita Bali yang bernama Ida Ayu Nyoman Rai yang berasal dari kelas pendeta (Hering, 2001).
Pada usia 4 tahun, Soekarno tinggal bersama eyangnya di Tulungagung. Hal itu disebaabkan oleh kurang mampunya kedua orang tuanya dalam bidang ekonomi. Meskipun demikian, pendidikan Soekarno tetap diperhatikan dan eyangnyapun mendidik dengan penuh kasih saying. Hal tersbut terkihat dengan dimasukkannya Soekarno ke sekolah pribumi di desa yang di kenal dengan nama Holladsch Inlandsch School (HIS) yang berada di Tulungagung (Legge, 1985). Selain itu, Soekarno juga dididik oleh seorang pengasuhnya yang bernama Sarinah yang banyak mengajarinya tentang kehidupan oang-orang kecil di desanya. Hal terbut yang pada masa mendatang cukup mempengarhi pikiran Soekarno tentang kehidupan rakyat Indonesia.
Setelah lulus dari ELS pada tahun 1915, Soekarno dikirim oleh ayahnya ke Surabaya untuk melanjutkan sekolahnya di HBS (Hogere Burger School). Pada saat sekolah di HBS, Soekarno dititipkan ke seorang kenalan ayahnya yang bernama HOS Tjokroaminoto. Tjokroaminoto adalah seoarang pemimpin SI (Sarekat Islam) yang sangat karismatik, bahkan ia dianggap sebagai seorang Ratu Adil di kalangan orang Jawa. Menurut Legge (1985), selama belajar di HBS (1915-1921), Soekarno mulai mengenai liku-liku dalam politik dan memperoleh pengalaman yang sangat banyak yang kemudian sangat mempengruhi alam pikiran Soekarno dalam hal politik di kemudian hari. 
Herring (2001) menambahkan bahwa selain HOS Tjokroaminoto dan tempatnya bersekolah tokoh-tokoh yang juga banyak mempengaruhi pemikiran Soekarno adalah Agus Salim, KH. Ahmad Dahlan, E.F.E Doewes Dekker dan Ciptomangunkusumo yang kerap berkunjung ke rumah Tjokroaminoto. Soekarno seringkali melakukan tanyajawab dalam hal politik kepada tokoh-tokoh itu. Soekarno juga seringkali menjadi pendamping Tjokroaminoto dalam pertemuan-pertemuan dan pidato politik. Dari sinilah yang menjadikan Soekarno menjadi orator yang sangat terkemuka di kemudian hari. 
2. Ditinjau dari Pengalaman Hidup Soekarno
Proses sosialisasi Soekarno terhadap politik dimulai ketika masa kecilnya, sewaktu ia masih tinggal di Tulungagung bersama dengan eyangnya. Pandangan-pandangan dan pemikiran-pemkiran yang mempengaruhi Soekarno berasal dari masyarkat tradisional (masyarakat Jawa). Pada saat kecil Soekarno bernama Kusno. Ia merupakan seorang anak yang menyukai wayang. Cerita yang sangat mempengaruhi pemikiran Soekarno adalah cerita Bharata Yudha dari Mahabrata
Dalam tokoh peayangan, tokoh Bima sangat disukai oleh Soekarno. Tokoh Bima adalah seorang sosok yang suka membela kaum lemah yang selalu hidup dalam penindasan. Begitu pula di Nusantara, dengan adanya penjajahan yang dilakukan oleh colonial Belanda, Soekarno merasa terpanggil untuk membela rakyat yang lemah dari penjajahan orang-orang Belanda, dimana pembelaan tersebut ia lakukan secar terang-terangan yang sendiri merasa bertindak sebagai tokoh Bima.
Selain itu, Ramalan Jayabaya dan mitologi orang jawa terutama mengenai konsep Ratu Adil juga ikut berperan dalam mengilhami pemikiran-pemikiran Soekarno. Dalam keadaan menderita tersebut, maka dalam munculah suatu harapan dalam masyarakat akan dartangnya seorang tokoh yang akan membebaskan mereka dari belenggu kesengsaraan yang diakibatkan penjajahan dari bangsa Belanda. Harapan akan datangnya seorang penyelamat tersebut berlanjut berlanjut menjadi semacam kepercayaan sebagai tindak lanjut dari ramalan Jayabaya, yang meramalkan akan datanya seorang tokoh yang akan mengangkat harkat dan martabat orang Jawa.
Terkait dengan adanya mitos akan datangnya ratu adil sebagai penyelamat bangsa Indonesia pada akhirny mempengaruhi pemikiran dan tindakan Soekarno pada masa perjuangan menentang penjajah Belanda.
Selain itu, konsep kekuasaan raja dalam kehidupan orang-orang Jawa sangat mempengaruhi pemikiran Soekarno. Dalam pandangan orang Jawa raja dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di seluruh negeri, dan raja juga dianggap sebagai penguasa tungal. Kedudukan seorang Raja atau kepala negara menjadi pusat dan berkuas penuh atas segalanya. Selain itu, sosok raja yang ideal ditunjang dengan kemampuan untuk bertindak bijaksana terhadap para bawahnnya atau pembantunya sertra menjadi teladan yang mampu memilih pegawai-pegtawai yang menjadi bawahannya. Hal itulah yang pada kemudian hari sangat mempengaruhi pemikian Soekarno dalam mengeluarkan gagasannya yang dikenal dengan konsep Demokrasi Terpimpin dan membentuk DPRGR maupun komite Nasional yang anggotanya dipilih langsung oleh Soekarno.
3. Dilihat dari Semangat Nasionalisme yang Dimiliki Soekarno
Dalam lapangan politik, Soekarno telah berhasil memberikan pikiran yang bertujuan untuk memberikan kemerdekaan bagi bangsanya. Menurut Soekarno usaha yang harus dilakukan dalam merebut kemerdekaan adalah dengan jalan membebaskan rakyat Indonesia dari imperialism, elitism dan kolonialisme. Ketiga hal tersebut menurut Soekarno merupakan usaha dan upaya untuk memperbaiki keadaan hidup bangsa Indonesia yang terjajah dan mengalami berbagai macam kesengsaraan serta kemiskinan yang merupkan gambaran penderitaan bangsa Indonesia akibat dari adanya imperialism dan kolonialisme (Raharjo, 2002). 
Dalam bidang ekonomi, Soekarno berpandangan bahwa kemiskinan yang terjadi merupakan akibat dari adanya imperialism yang mengakibatkan bangsa Indonesia mulai mengalami penderitaan. Dengan adanya kondisi yang seacam itu, maka menggugah pikiran Soekarno untuk mengatasi dan memunculkan ide tentang suatu system yang seharusnya diberlakukan di Indonesia. Buah pikiran Soekarno itulah yang dikemudian hari dekenal dengan nama Marhaenisme. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soekarno bahwa Marhaenisme adalah azaz yang menghendaki susunan masyarakat dan suatu negeri yang dalam segala hal memperhatikan marhaen. Marhaenisme juga dapat diartikan sebagai cara perjuangan dan azaz yang menghendaki hilangnya kapitalisme dan imperialism. 
Dengan konsep Marhaen, Soekarno mulai menyatukan semangat kebersamaan dalam nasionalisme Indonesia yang memiliki tujuan untuk perjuangan dalam merebut kemerdekaan. Konsep Marhaen ini didasrkan pada pemikiran Soekarno tentang sosionasionalisme, sosio demokrasi dan sosialisme Indonesia.
Menurut Soekarno, dalam konsep nasionalismenya, jika rakyat Indonesia dipersatukan maka akan menumbuhkan semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Nasionalisme ini berguna untuk membina ras bersatu antar penduduk negara yang heterogen, mengingat penduduk Indonesia terdapat banyak sekali perbedaan, baik dalam hal agama, suku, adat, budaya dan lain-lain. Dengan semangat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang meletakkan rasa persatuan dan kesamaan untuk menjadi suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, maka perjuangan nasional demi kemerdekaan seluruh bangas dapat dicapai.
4. Dilihat dari Pandangan Soekarno Terhadap Demokrasi 
Konsep demokrasi yang dimiliki Soekarno, tidaklah sama dengan demokrsi yang ada di Barat. Ia menganggap bahwa demokrasi ala Barat tidak akan dapat menajamin rakyat, karena demokrasi yang demikian itu tidak menjamin ekonomi rakyat kecil. Selain itu, menurut Soekarno demokrasi ala Barat tidak sesuai jika diterapkan di Indonesia karena di dalamnya terdapat perlakuan yang semena-mena oleh sang penguasa. Demokrasi yang dikembangkan di Indonesia harus demokrsi yang memberikan tempat yang aman bagi kaum kecil, rakyat jelata (yang disebut oleh Soekarno sebagai Marhaen). Prinsip utama demokrsi Soekarno adalah kemanusiaan.
Soekarno juga mencita-citakan demokrasi yang berbentuk sosio-demokrasi, yaitu sosio dan demokrasi yang berdasarkan pada masyarakat (keadaan-keadaan yang nyata dalam masyarkat).Menurut Soekarno, pemerintahan yang demokratis saja belu cukup. Dalam sosio demkrasi rakyat tidak hanya diberi kebebasan untuk ikut serta dalam pemerintahan atau politik saja, akan tetapi juga diberi kebebasan dalam bidang ekonomi. Sosio-demokrasi bertujuan untuk mancari keselamatan di bidang politik dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan di sini bukan untuk menuju ke arah kapitalisme, melainkan kebebasan secara bersama-sama, mengusahakan kesejahteraan dan menikmatinya bersam-sama.
5. Dilihat dari Pandangan Soekarno Tentang Sosialisme
Sosialisme adalah suatu idoelogi yang menjadi gerakan yang berkehendak mengubah struktur kepemilikan, sosial dan politik masyarakat dan keinginan membangun masyarakat baru yang polanya agak kabur dan berbeda-beda, tergantung dari aliran sosialisme yang dianut.
Menurut Soekarno, konsep yang sesuai dengan Indonesia adalah konsep tersendiri yang berdasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia, bukan merupakan kosepsi tiruan (mencontoh). Konsepsi-konsepsi politik, sosial dan ekonomi yang dicetuskan oleh Soekarno adalah konsepsi-konsepsi yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Bahkan dalam ideologinya, Soekarno merupakan seorang yang beraliran kiri, akan tetapi ia tidak pernah mengaku sebagai seorang komunis. Menurut Soekarno, sosialisme alanya adalah perwujudan dari Marhaenisme (Atmosoeprapto, 2007). 
Sosialisme Soekarno adalah sosialisme yang dikurangi dengan pengertian materilistisnya yang ekstrim, karena bangsa Indonesia adalah bangas yang takut dan cinta pada Tuhan. Sosialisme Soekarno adalah suatu campuran, dimana ia menarik persamaan politik dari “Declaration Of Independence”, yang menarik persamaan spiritual dari Islam dan Kristen.
Sosialisme Indonesia menurut Soekarno merupakan produk yang sesuai dengan apa yang ada dalam masyarakat Indonesia. Sosialisme Soekarno menjadi suatu usaha untuk mengembalikan suatu system hubungan kemasyrakatan yang rusak yang disebabkan adanya imperialisme dan kolonialisme serta kapitalisme. Pada akhirnya, sosialisme Indonesia adalah suatu usaha dalam mewujudkan msayarakat yang adil dan makmur serta sejahtera.
6. Dilihat dari Kegagalan Demokrasi Parlementer dalam Menjalankan Tugasnya
Demokrasi Liberal atau dikenal dengan nama demokrsi Parlemeter, berlaku di Indonesia mulai tahun 1950-1959. Meskipun cukup lama dilaksanakan, namun demokrsi itu dianggap gagal. Gambaran kegagalan pelaksanaan demokrasi ini terlihat dari keadaan dalam parlemen yang keanggotaannya terdiri dari banyak partai yang menjadi penyusunnya. Diantara partai-partai yang muncul itu antara lain PSI (Partai Sosialis Indonesia), PSII (Partai Sosialis Islam Indonesia), Parkindo (Partai Kristen Indonesia) dan Partai Katolik. Selain it juga ada Masyumi yang mengatas namakan sebagai partai Islam (Ricklefs, 1991).
Ketidakberhasilan dari pelaksaan demokrasi parlementer juga terlihat dari seringnya terjadi pergantian cabinet, akibat dari kuatnya serangan dari pihak yang menjadi oposisi. Adapun pergantian tersebut adalah sebagai berikut: Kabinet Moh Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951) / hanya bertahan selama 233 hari, Kabinet Sukiman/ Masyumi (27 April 1951 – 3 April 1952), atau hanya bertahan selama 341 hari, Kabinet Wilopo/ PNI (3 April 1952 – 30 Juli 1953), Kabinet Ali Saastroamidjoyo/PNI (30 Juli 1953-15 Agustus 1955), Kabinet Burhannudin Harahap / Masyumi (12 Agustus 1955- 24 Maret 1956), Kabinet Ali Saastroamidjoyo/PNI (24 Maret 1956- 9 April 1957), Kabinet Juanda/ Nonpartai (9 April 195710 Juli 1959). Seringnya terjadi pergantian cabinet tersebut, merupakan salah satu alasan bagi Soekarno untuk mengeluarkan gagasannya yang kemudian hari dikenal dengana nama demokrasi terpimpin.
Meskipun demikian, terdapat satu keberhasilan selama masa seringnya pergantian kabinet tersebut, yaitu berhasilnya dilaksanakan pemilu pada tahun 1955, yaitu pada masa cabinet Burhannudin. Dari hasil pemilu tersebut, hanya 4 partai yang mendapat kursi lebih dari 8 yaitu; PNI (58 kursi), Masyumi (60 kursi), NU (47 kursi), dan PKI (32 kursi). 
Pada masa pemerintahan kabinet Ali, yaitu pada tanggal 26 Maret 1957 DPR baru melakukan siding. Dalam pembukaan sidang tersebut Presiden Soekarno mengutarakan harapannya dalam pidatonya tentang suatu bentuk demokrasi yang benar-benar bersifat Indonesia yang pada kemudian hari dikenal dengan nama demokrasi terpimpin.
Sementara itu, dipihak lain yang juga memperkeruh keadaan adalah pembatalan hasil siding KMB dan pemabatalan Uni Indonesia Belanda secara sepihak oleh Indonesia terkati soal penyelesaian kasus Irian Barat mengakibatkan kondisi pemerintahan Indonesia semakin terpuruk sebab orientasi pemerintaha hanya pada penyelesaian kasus tersebut. Akibat yang sangat burk dari hal tersebut adalah banyak bermunculan pergolakan-pergolakan baik di pusat maupun di daerah terutama yang terkait dengan masalah ekonomi. Pergolakan ini berlanjut dengan mencapai puncaknya pada krisis yang berlarut-larut dalam tubuh militer, sehingga menyebabkan runtuhnya sistem politik parlementer. Perubahan sistem ini lebih tegas dilakukan oleh Soekarno melalui Dekerti Presiden yang dikeluarkan pada tanggal 2 Juli 1959, dengan dukungan yang penuh dari pihak militer yang memang kurang cocok dengan demokrasi parlementer.
7. Dilihat dari Kondisi Sosial Ekonomi Indonesia
Pada masa demokrasi parlementer, perbankan banyak didominasi oleh perusahaan-perusahaan Belanda, Inggris dan China. Pada masa 1950- 1957, biaya hidup umum meningkat sebesar 100%. Semua sector menderita samapai ke tingkat tertentu dari kenaikan harga. Merosotnya perekonomian Indonesia ini berlanjuut setelah arah plolitik yang dijalankana pemerintah Indonesia condong hanya untuk menyelesiakan kasus Irian Barat. Kegoncangan-kegoncangan ekonomi di Indonesia ini semakin padat dengan inflasi yang cukup tinggi, dimana mata uang selalu tinggi seiring banyaknya krisis politik, krisis hubungan pemerintah pusat dengan daerah dan masih banyak lagi lainnya.


B. Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin
Dikeluarkannya dekrit presiden pada 6 Juli 1959 yang menyatakan akan kembali pada UUD 1945, manadai dimulainya pelaksanaan demokrasi terpimpin. Inti dari pelakasanaan demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut:
1. Adanya suatu sentral atau figure dari rakyat Indonesia
2. Adanya kebebasan dalam batas-batas kepentingan rakyat negara
3. Adanya persamaan dalam arti formil dan materil dengan tekanana pada arti materil
4. Adanya musyawarah
5. Adanya sendi gotong-royong, tolong-menolong dan rukunan

Pelaksanaan lebih lanjut dari demokrasi terpimpin ini oleh pemerintah Indonesia seringakali mengikuti paham pemerintah sebagaimana tertuang dalam pidato presiden dalam sidang konstitute tanggal 22 April 1959 yang intinya menjelaskan antara lain:
1. Menurut istilah UUD 1945 demokrasi terpimpin adalah “demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
2. Demokrasi terpimpin bukanlah dictator dan berbeda dengan demokrasi liberal yang pernah dipraktekan di Indonesia sebelumnya.
3. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia
4. Inti dari demokrasi terpimpin adalah permusyawaratan yaitu “ permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” bukan dengan perdebatan yang diakhiri dangan adu kekuatan dan perhitungan suara terbanyak.
5. Oposisi berada dalam arti melahirkan pendapat yang sehat dan membangun
6. Demokrasi adalah alat, bukan dan tujuan
7. Tujuan pelaksanaan demokrasi terpimpin adalah mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur yang penuh dengan kebahagiaan secar amateril dan spiritual sesuai dengan cita-cita proklamasi kemardekaan Indonesia.
8. Sebagai alat maka demokrasi terpimpin mengenal juga kebebasan berfikir dan berbicara, akan tetapi dalam batas-batas tertentu yaitu dalam batasan keselamatan negara, batas kepentingan rakyat banyak, batas kepribadian rakyat banyak, batas kepribadian bangsa, batas kesusilaan dan batas bertanggungjawab kepada Tuhan.
9. Masyarakat yang adil dan makmur adalah masyarakat yang yang teratur dan terpimpin yang terikat pada batas-batas keadilan dan kemakmuran.
10. Konsekuensi dari pelaksanaan prisip demikrasi terpimpin adalah sebagai berikut:
a. Penertiban dan pengarturan sebagaimana wajarnya kehidupan keartaian sebagai alat perjuangan dan pelaksanaan cita-cita bangsa Indonesia dalam suatu undang-undang kepartaian yang ditujukan demi keselamatan negara dan rakyat Indonesia. Dengan jalan ini dapat dicegah adanya system multi partai yang pada dasrnya member pengaruh negative terhadap stabilitas politik Indonesia
b. Menyalurkan golongan-golongan fungsional, yautu kekuatan-keuatan fungsional dalam masyarakat Indonesia di dalam badan perwakilan guna kelancaran roda pemerintahan dan stabilitas politik.
c. Keharusan adanya suatu system yang menjamin kontinuitas pemerintah dalam bekerja dan melaksanakan program pemerintah dalam rangak pembangunan.
Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin sebagaimana merujuk pada pengertian dan prinsip pelaksanaannya, dapat diketahui bahwa setiap aktivitas baik pelaku politik yang menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian, serta masyarakat Indonesia dikendalikan oleh satu struktur terpusat yang berpusat pada satu kekuasaan negara. Dengan system yang terpusat seperti ini secara tidak langsung Soekarno sebagai koseptor demokrasi terpimpin menempatkan dirinya sebagai sentral yang menempati posisi sebagai pusat pengendali pelaksanan demokrasi terpimpin yang mengendalikan roda kehidupan negara dan bangsa Indonesia.
Kuatnya kedudukan milkiter, terutama hubungan presiden dengan militer semakin kuat dalam arti kekuatan militer khususnya Angkatan Darat, sangat mendukung bahkan menjadi pendukung utama kebijakan presiden. Hal telah menyebabkan presiden semakin berani mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baru guna mengatur kehidupan perpolitikan dan pemerintahan. Keberanian presiden tersebut seolah-olah tidak mendapatkan hambatan dari partai-partai politik yang ada.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Feith (2001) bahwa Ketidakberdayaan partai-partai politik dan semakin besarnya pengaruh dan kekuasaan yang diberikan oleh presiden tampak pada kebijakan presiden Soekarno sebagai berikut:
a. Presiden mengumumkan terbentuknya cabinet inti baru yang terdiri dari 10 orang. Presiden sebagai perdana menteri memimpin sendiri kabinet itu. Beberapa hari kemudian presiden mengangkat 23 orang menteri muda. Dalam kebanyakan aspek, komposisi politik ini mirip dengan pendahulunya. Akan tetapi wakil dari angkatan bersenjata melompat jumlahnya, dari 2 menjadi 11 orang menteri. Selain itu, menteri-menteri diharuskan melepaskan ikatana kepataianya.
b. Presiden memperkenalkan pembaharuan politik lagi. Pegawai negari elosan tinggi dan lapisan senior dalam perusahaan negara diinstruksikan agar melepaskan ikatan kepartaiannya. Anggota parlemen hasil pemilu diharuskan mengucapkan sumpah setia pada UUD 1945 apabila ingin tetap menduduki kursi keanggotaanya. Pada waktu itu pula, presiden membentuk Dewan Pertimbangan Agung yang beranggotakan 45 orang dan 2 Dewan Agung baru yaitu Ruslan Abdulgani dan Frof. Moh Yamin, ,yang memiliki anggota sebanyak 70 orang.
Dengan adanya perombakan yang dilakukan oleh presiden Soekarno, tentu saja semua partai dirugikan secara serius sehingga muncul upaya menentang perombakan tersebut. Salah satunya seperti yang dilakukan Masyumi dengan beberapa anggotanya meninggalkan parlemen karena enggan mengucapkan sumpah setia pada UUD 1945. Begitu pula dengan PKI yang melakukan protes keras dengan perombakan sruktur pemerintahan mulai dari pusat sampai ke daerah (Feith, 2001).
Upaya penentangan dari pertain-partai politik itu lambat laun mulai tampak dengan tidak disetujuinya RAPBN oleh parlemen. Feith (2001) menambahakan bahwa hal tersebut berakibat dibubarkannya parlemen yang menghalangi pengesahan RAPBN tersebut.Secara otomatis RAPBN yang dirancang dan rancang dan disahkan oleh presiden tersebut menjadikan perekonomian Indonesia langsung di bawah kendali presiden sekaligus anggaran yang dimiliki negara dan perkembangannya ditentukan oleh presiden. Selain itu juga diumumkan bahwa presieden akan membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRGR) yang anggotanya akan dipilih melalui pengangkatan. Anggota-anggota DPRGR ini dilantik oleh presiden pada tanggal 25 Juni 1962 dengan jumlah anggota sebanyak 283 orang yang mewakili parpol-parpol terutama yang berasal dari PNI, NU, PKI, golongan-golongan karya dan angkatan bersenjata (tanpa PSI dan Masyumi).
Pada bulan berikutnya presiden mengeluarkan ketetapan mengenai penyederhanaan partai-partai. Ketetetan tersebut harus diterima oleh partai-partai yang ada. Selain itu semua partai dewajibkan menyerahkan nama-nama anggotanya kepada pemerintah. Selain itu, pada bulan Agustus presieden mengeluarkan pengumuman nama-nama ke 58 orang Pengurus Besar Front Nasional yang baru. 
Golongan yang menentang atau kurang setuju dengan ketokohan Soekarno tentu saja akan selalu berusaha mencari data yang berkaitan dengan kelemahan Soekarno pada masa kepemimpinannya. Mereka cendrung akan berpendapat demikian:
Setelah pertengahan taun 1960, PNI, NU dan PKI nampaknya lebih menjadi sekutu bagi Soekarno. Kerjasama partai-partai tersebut dengaan Soekarno dikenal dengan nama NASAKOM (perssatuan Nasionalis, Agamais dan Komunis). Akan tetapi NASAKOM ini semakin lama semakin ditekan oleh Soekarno. Di pihak lain, adanya penyatuan antara Nasionalis, Agamais dan Komunis mendapatkan tentangan dari pihak militer. Hal tersebut tentu saja berdampak pada hubungannya dengan militer. 
Selain itu presiden Soekarno berusaha mengambil prakarsa mengendalikan pemerintahan sekehendak hatinya. Sehigga berpengaruh terhadap hubungannya dengan militer maupun dengan partai politik yang ada. Selain itu, ada keinginan lain dari Soekarno, yaitu menggiring Indonesia kea rah radikalisme. Radikalisme yang diarahkan Soekarno terkait dengan hubungan luat negeri Indonesia, khususnya terkait dengan penyelesaian kasus Irian Barat dengan pihak Belanda yang tidak kunjung selesai juga dan masalah konfrontasi dengan Malaysia yang semuanya itu terkait erat dengan keberadaan Soekarno dalam pemerintahan Indonesia dan hubungan Soekarno baik dengan militer maupun dengan parpol-papol yang ada.
Terkait masalah Irian Barat, Soekarno menginginkan agar supaya kampanye untuk merebutnya akan menjadi alat untuk menggembleng Indonesia ke dalam momentum masa yang menurutnya sangat penting artinya bagi revolusi yang berkesinambungan dan sangat cocol dengan bakat-bakat kepemimpinannya,sehingga Soekarno yang didukung oleh PKI menginginkan agar peranan militer tidak terlalu besar dan jangan sampai perang Irian menjadi suatu operasi militer sepunuhnya yang dilakukan dengan jalan mengawasi kampanye Irian yang dilakukan sendiri sampai akhirnya diraih keberhasilan yang ditandai dengan masuknya Irian Barat ke dalam kesatuan RI pada tahun 1963.
Keberhasilan dalam menyelesaikan masalah Iran berlanjut pada masalah Malaysia, dimana pokok permasalahannya menurut Ricklefs (1991) karena adanya perasaan iri terhadap Malaysia karena Malaysia lebih berhasil dalam membangun perekonomiannya dan perasaan tersinggung karena Malaysia dan Singapura membantu PRRI serta dugaaan terhadap Malaysia sebagi negar pendukung neokolonialisme. Hal tersebut membuat Soekarno memutuskan hubungan luar negeri Indonesia dengan Malaysia, dengan ditandai pengumuman “ganyang Malaysia”.
Pernyataan Soekarno yang mengajak Indonesia mengadakan konfrontasi dengan Malaysia pada dasrnya sama seperti yang diharpkan pada masalah Irian, namun pada akhirnya keinginan Soekarno untuk mengadakan kofrontasi tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan karena terbentur dengan kasus politik dalam negeri (yaitu kasus antara hubungan SOekarno, Militer dan partai politik) yang menyebabkan lengsernya Soekarno dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia.
Perkembangan ekonomi Indonesia dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin sebagai mana yang dicetuskan oleh Soekarno dengan sebutan ekonomi terpimpin ternyata tidak jauh berbeda dengan bentuk pelaksaan dalam bidang politik. Hal tersebut dapat dijelaskan bahwa dengan disahkannya RAPBN oleh Presiden, maka anggaran keuangan negara sepenuhnya diprioritaskan untuk tujuan politik negara yang semuanya mengikuti kehendak presiden.
Golongan yang memang kurang setuju dengan Soekarno tentu saja akan menerima apabila pendapat-pendapat yang berusaha untuk menjatuhkannya. Mereka tanpa memikirkan mengapa Presiden Soekarno sampai melakukan kebijak-kebijakan yang demikian. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ben (2001), Banyak sekali pendapat-pendapat yang mencoba menjelekan Soekarno, supaya diakui sebagai intektual. Mungkin kita lupa dengan ungkapan “bangsa yang besar adalah yang bisa menghargai jasa para pahlawan mereka”. Tidak demikian yang berlaku di negara Indeonesia. Seorang Soekarno selau diekspos sebagai seorang tokoh yang dictator melalui konsep demokrasi terpmpinnya, melindungi PKI, kejangkitan megalonia, tidak memperdulikan keadaan ekonomi bangsa Indonesia saat itu, anti Barat dan sebagainya.
Para penuding yang menganggap bahwa Soekarno adalah seorang diktator, berpendapat bahwa demokrasi terpimpin adalah dunia bebas dan pasar bebas. Selain itu golonngan AD juga konsep demokrasi, yang datangnya dari pihak AD. Dalam konsep AD, demokrasi dipahami segabai sesuatu yang tidak abstrak, bukan fiktif. Meskipun tidak abstarak, tetapi ia berjalan 100% dan mendukung Soekarno. 
Dua konsep demokrasi (konsep para penuding dan konsep Angkatan Darat) sebenarnya saling bertentangan. Pada masa demokrasi terpimpin, meskipun Soekarno adalah seorang presiden, akan tetapi kekuasaan pada saat itu dipegang oleh Angkatan Darat. Jadi dapat dipastikan hampir semua kebijakan yang berlaku saat itu adalah atas kehendak Angkatan Darat dan bersembunyi di balik nama Soekarno. Angkatan Darat dapat melakukan hal tersebut dikarenakan mereka yang memegang senjata dan mengontrol seluruh wilayah teritorial di Indonesia, mulai dari pusat sampai ke daerah. Dengan landasan legal yang mensahkan konsep “penguasaan teritorial” untuk mengontrol seluruh kegiatan masyarakat sipil. 
Ada bebepa kejadian penting pada masa demokrasi terpimpin yang sangant mencolok menguntungkan Angkatan Darat, antara lain:
1. Pada tahun 1945-1950. Pemberlakuan sistem cabinet parlementer, yang jelas bertentangan dengan Konstitusi RI yang menganut azas cabinet presidensial. Demi demokrasi, demi persatuan dan kesatuan, Soekarno merelakan kekuasaan sebagai presiden. 
2. Peristiwa 17 Oktober 1952: Tuntutan terbuka dari pihak angkatan Darat untuk membubarkan parlemen. Saat itu Soekarno menolak karena ia masih setia pada konstitusi.
3. Pemberontakan PRRI/Permesta, pemberlakuan SOB, keadaan darurat perang, peristiwa Irian Barat, namapak jelas sekali bahwa pihak Angkatan Daratlah yang diuntungkan.
4. Nasionalisasi Perusahaan- perusahaan raksasa Belanda (The Big Five). Awalnya masuknya angkatan darat dalam bidang ekonomi, misalnya jendral-jendral mulai memasuki jabatan-jabatan sebagai direktur perusahaan-perusahaan negara, mula-mula di bidang niaga, meningkat ke bidang industri sampai ada yang menguasai lading-ladang minyak.
5. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dengan Angkatan Darat yang menjadi motor dan sekaligus sebagai pendukung utama. Dengan demikian, maka kesempatanpun terbuka lebar bagi Angkatan Darat untuk melansir demokrasi menurut konsep mereka. Tidak pula dapat dilupakan bahwa pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh Soksi sebagai komponen kekuasaan Angkatan Darat. Akan tetapi sesudah 1965 beredar berita bahwa semua kejadian tersebut adalah impementasi dari ambisi Soekarno yang haus akan kekuasaan dengan dukungan PKI.
6. Konfrontasi dengan Malaysia juga merupakan kesempatana emas bagi anggktan darat yang mengontrol seluruh negeri lewat konsep penguasaan teritorial, untuk lebih leluasa lagi memegang anggaran belanja negara dan memegang mandate-blanko untuk mengadakan pembelian senjata secara besar-besaran.




BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari beberapa uraian di atas, dapat kita tarik dua garis besar, yaitu alasan mengapa Soekarno sampai mengeluarkan konsep Demokrasi Terpimpinnya. Adapun mengenai latar belakang Soekarno mengeluarkan konsep demokrsi terpimpinnya sangat erat kaitannya dengan latar belakang kehidupan sehari-harinya. Hal yang mempengaruhinya tersebut adalah sebagai berikut: orang-orang yang hidup di Lingkungan Soekarno, pengalaman hidup soekarno, semangat nasionalisme yang dimiliki soekarno, pandangan soekarno terhadap demokrasi, Pandangan Soekarno Tentang Sosialisme, kegagalan demokrasi parlementer dalam menjalankan tugasnya dan kondisi sosial ekonomi Indonesia.
Adapun dalam segi pelaksanaan, memang nampaknya pelaksanan demokrasi terpimpin lebih mengedepankan kepentingan Soekarno dari pada bangsa yang saat itu sedang dipimpinnya, Indonesia. Sebagai salah satu contohnya, presiden Soekarno mengeluarkan “dekrit presiden”, yang sebenarnya bertujuan mengendalikan suasana perpolitikan di Indonesia. Hal tersebut memang benar, karena jika presiden saat itu tidak mengeluarkan dekrit presiden dan tetap membiarkan cabinet-kabinet yang ada terus mengeluarka mosi tidak percaya mereka kepada cabinet yang sedang memimpin, maka arah perpolitikan Indonesia kemungkinan besar masih berada di awang-awang, atau bahkan kacau sama sekali. 
B. Saran
Adapun saran saran yang dapat kami berikan, bahwa kita sebagai mahasiswa Sejarah harus selalu kritis dalam menghadapi segala hal yang terjadi. Salah satunya adalah mengenai sisi negative dari sisi Bung Karno yang selalu di ekspos terutama pada masa Orde Baru. Hal tersebut penting untuk kita lakukan, karena keinginan kita untuk menjadi sebuah bangsa yang besar dan disegani di mata dunia akan dapat tercapai melalui salah satu in indikator yaitu penghargaan terhadap jasa para pahlawan kita.

DAFTAR PUSTAKA
Atmosoeprapto, Kisdarto. 2007. Pandangan Hidup dan Kepribadian Bung Karno dari A-Z (Kecemerlangan, Kebijakan, dan Kepedulian pada Penderitaan Bangsa). Malang: Bayu Media Publishing.
Ben, Anderson dkk. 2001. 100 Tahun Soekarno. Hasta Mitra
Feith, Herbert. 2001. Soekarno- Militer dalam Demokrasi Terpimpin. Jakarta: Sinar Harapan.
Hering, Bob. 2001. Biografi dan Kepribadian Soekarno, Pendiri Republik Indonesia. Dalam Ben, Anderson dkk. 2001. 100 Tahun Soekarno.
Legge, J.D. 1985. Soekarno, Biografi Politik. Jakarta: Sinar Harapan.
Ricklefs, M.C. 1991. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: UGM Press.
Raharjo, Pamoe dan Islah Gusmian. 2002. Bung Karno dan Pancasila Menuju Revolusi Nasional. Yogyakarta: Galang Press Yogyakarta.

ads

Ditulis Oleh : kristian repi Hari: 04:13 Kategori:

0 comments:

Post a Comment